Ketika mendengar politik tak
sedikit masyarakat dewasa ini yang tabu, jijik, benci bahkan berusaha
menjauhinya. Sebagiannya senang hanya berbagi
informasi atau sekedar membicarakan berita politik terbaru, tanpa diikuti sikap
politik apapun. Sikap demikian tentu
tidak lahir dengan sendirinya. Peranan media massa memberi andil dalam transfer
berita politik kekinian yang ternyata inheren dengan realitas politik di
sekitar mereka, dari pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan anggota
dewan tak jarang mempertontonkan dagelan politik yang tak kalah seru dengan apa
yang disajikan media tentang keadaan serupa di daerah lain maupun politik tingkat
nasional. Fenomena politik uang, politik serangan fajar, politik pilih kasih,
politik maki-hasut, politik lipstik bahkan politik teror mulai dianggap lazim
dalam tataran realitas, meskipun sebenarnya dalam kacamata aturan perkara
tersebut keliru dan pelakunya bisa dipidanakan dan dihukum.
Sebenarnya, telah dibentuk tim
independen maupun badan pengawas legal yang tugasnya memonitor, mengawasi, menerima aduan, termasuk
memproses terjadinya kecurangan setiap dilaksanakannya pemilihan penguasa
maupun wakil rakyat hanya saja sebagian pihak itu tak jarang berpihak, walaupun
memang oknum jujur dan berintegras juga ada namun kadang peran mereka terhijab,
terwarnai bahkan sengaja dilemahkan oleh kekuatan kepentingan yang menghendaki
calon tertentu menang. Wajah tim
independen dan badan pengawas legal demikian turut menjadi alasan logis
beberapa pihak menjauh dari politik,
Apalagi, temuan kecurangan dalam
Pilkada yang ditindaklanjuti melalui sidang di Mahkamah Konstitusi, meski
sering berakhir dengan keputusan yang dianggap adil, namun keputusan lainnya
ternyata penuh kecurangan, tertangkapnya
ketua Mahkamah Agung (yang juga politisi) karena kasus penyuapan terkait
Pilkada membelalakan mata rakyat betapa bejatnya prilaku pihak yang harusnya
memberi keadilan.
Sementara parpol yang diharapkan
melahirkan politisi bersih, pengayom dan berintegritas sebagai calon-calon
pemimpin nasional, justru lebih mempertontonkan pembagusan citra dan
pensejahteraan kader dan parpol semata, rakyat lebih aktif didekati menjelang pemilu,
pilkada maupun pilleg saja, ragam cara
dilakukan agar rakyat memberi dukungan suara, atribut dan janji manis ditebar
kemana-mana, setelah kursi diraih pengembalian modal politik dan balas jasa
pada investor sering didahulukan, sedangkan pelayanan terhadap rakyat
dikemudiankan. Dengan kondisi ini, wajar bila tingkat persepsi masyarakat
terhadap parpol rendah.
Realitas politik yang legam,
prilaku politisi yang lengkung, parpol yang malfungsi serta realitas panggung
pemilihan penguasa dan wakil rakyat yang kibul dan boros disinyalir menjadi
alasan ketabuan, kejijikan, bahkan kebencian politik makin tambun di negeri ini. Tingginya angka golput dalam pilkada, pilleg,
maupun pemilu hendaknya dipahami sebagai bentuk ketidakpuasan rakyat yang harus
segera dituntaskan.
Makna politik yang disempitkan
sekedar urusan meraih kekuasaan, menjadikan partisipasi masyarakat dalam politik
hanya bersifat temporal / musiman saat “pesta politik” saja. Apalagi
penghalalan ragam cara yang diajarkan sistem demokrasi ala machiaveli kian menampilkan
sosok politik bengis, culas, mahal dan
layak dijauhi. Hanya mereka yang mampu
menyesuaikan diri yang dapat survive. Melalui
sistem ini andil rakyat dibatasi dalam politik.
Dalam islam politik bermakna
pengaturan berbagai urusan rakyat. Artinya perkara apapun yang berkaitan dengan
urusan rakyat maka aktifitas pengurusannya disebut politik. Pemilihan penguasa
perlu politik, pengaturan pendidikan perlu politik, pengaturan ekonomi perlu
politik, pengaturan keamanan perlu politik, pengurusan kesehatan perlu politik,
pengaturan sosial-kemasyarakatan perlu politik, dll. Makna ini menunjukkan,
siapapun berhak terlibat dalam aktivitas politik, bahkan aktifitas ini bisa
dilakukan kapan saja, tak kenal musim sebagaimana sistem politik demokrasi.
Tahun 2014 dicanangkan sebagai
tahun politik. Dari paparan diatas sikap
apatis dan apriori terhadap politik,
serta pilihan golput, merupakan buah kegalauan politik rakyat akibat realitas
politik yang tak indah. Selain karena prilaku politisi menyimpang ternyata
sistem politik yang barbar, culas dan mahal turut berperan membangun ketidak
indahan itu. Kondisi ini tak boleh dibiarkan, parpol sebagai pabrik politisi
bernas harus difungsikan dengan cara dan sistem yang benar, politisi dan parpol
harus aktif melakukan penyadaran politik rakyat dengan makna politik sebenarnya
sedangkan sistem politik demokrasi ala machiaveli yang terbukti buruk dan
merugikan harus ditinggalkan diganti dengan sistem politik islam yang mengedepankan
pengayoman terhadap urusan rakyat (baik muslim maupun non muslim). Dengan cara ini optimisme politik rakyat akan
menguat, partisipasi politik kian berbilang, sehingga merubah tahun galau
politik menjadi tahun bersemangat politik. Semoga !
0 komentar:
Posting Komentar